 |
| Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec. |
ACEH TIMUR – Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec., menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan responsif Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky. Langkah Bupati yang menginstruksikan penjaminan biaya pengobatan bagi warga miskin yang terkendala data administrasi dinilai sebagai bentuk nyata kepemimpinan yang berpihak pada rakyat.
Sebelumnya, dilaporkan terdapat warga kurang mampu yang mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan di rumah sakit akibat persoalan data desil (data kemiskinan). Menanggapi hal tersebut, Bupati Iskandar segera turun tangan untuk memastikan pasien tetap mendapatkan perawatan medis tanpa hambatan biaya.
Menurut Dr. Muhammad Dayyan, tindakan tersebut merupakan manifestasi dari kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga negara, yakni akses kesehatan.
"Ketika sistem administrasi menjadi penghalang bagi warga miskin untuk mendapatkan pengobatan, maka keberanian Bupati selaku kepala daerah untuk turun tangan langsung adalah wujud nyata kepemimpinan yang humanis. Ini patut diapresiasi dan menjadi teladan bagi kepala daerah lain," ujar Dayyan, Jumat (15/5).
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan semangat keadilan sosial dan prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam aspek Hifdzun Nafs atau menjaga jiwa manusia.
Lebih lanjut, Dayyan menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan serta tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada warganya yang terabaikan karena persoalan birokrasi. Tindakan Bupati Aceh Timur ini membuktikan bahwa kendala teknis dapat diatasi apabila terdapat kemauan politik (political will) yang kuat dari pimpinan daerah.
Akademisi ini berharap agar kebijakan ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem bantuan kesehatan di daerah. Beberapa poin harapan yang disampaikan meliputi:
Perlunya sinkronisasi data yang lebih akurat agar warga miskin masuk dalam skema jaminan tanpa kendala desil di masa depan.
Pemerintah daerah diharapkan memiliki mekanisme yang lebih dinamis sebagai jembatan antara aturan pusat dan kebutuhan mendesak di lapangan.
Langkah ini diharapkan tidak hanya bersifat insidental, namun menjadi pijakan dalam perbaikan sistem layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Aceh Timur.
"Kita berharap ke depan ada mekanisme yang lebih fleksibel sehingga tidak ada lagi warga miskin yang ditolak layanan kesehatan hanya karena status data. Pemerintah daerah harus menjadi solusi bagi kebutuhan nyata masyarakat," pungkas Dayyan.
