HMI Cabang Aceh Timur Gelar LK II Tingkat Nasional, Dorong Kader Jadi Intelektual Organik Ekonomi Islam

Table of Contents

ACEH TIMUR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Aceh Timur sukses menggelar Latihan Kader II atau Intermediate Training Tingkat Nasional pada 23-30 Juli 2026 di Aula SKB Aceh Timur.

Kegiatan kaderisasi lanjutan ini diikuti belasan kader HMI dari berbagai cabang, di antaranya Medan, Bireuen, Lhokseumawe, dan tuan rumah Aceh Timur. 

Salah satu materi utama diisi oleh Dr. Muhammad Dayyan selaku pakar ekonomi Islam. Dalam pemaparannya dengan tema "Telaah Kritis Ekonomi Islam di Indonesia Menyongsong Indonesia Emas 2045", Dr. Dayyan menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar persoalan larangan bunga atau teknik kontrak keuangan.

“Ekonomi Islam adalah sebuah sistem nilai, institusi, dan kebijakan. Ia dibangun di atas paradigma tauhid, khilafah, amanah, keadilan ‘adl, keseimbangan mizan, kemaslahatan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta orientasi maqasid al-shari‘ah,” jelas Dr. Dayyan di hadapan peserta.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam tataran kelembagaan ekonomi Islam menuntut adanya keterkaitan sektor riil dan keuangan, distribusi kekayaan yang adil, perlindungan hak milik yang tetap memperhatikan fungsi sosial harta, tata kelola pasar yang etis, serta integrasi zakat, wakaf, fiskal, dan keuangan komersial.

Namun, berdasarkan temuan empiris dari berbagai jurnal internasional bereputasi, praktik ekonomi syariah saat ini masih menunjukkan kesenjangan. Di antaranya dominasi pembiayaan debt-like, lemahnya porsi profit and loss sharing, penggunaan benchmark konvensional, dan belum otomatisnya pertumbuhan keuangan syariah menurunkan ketimpangan.

“Karena itu, agenda ke depan harus bergeser dari kepatuhan formal menuju pencapaian substansi: keadilan dan kemaslahatan,” tegasnya.

Menyongsong Indonesia Emas 2045, Dr. Dayyan menilai ekonomi Islam sangat relevan sebagai kerangka moral-ekonomi untuk memperkuat UMKM, kewirausahaan produktif, keuangan sosial, industri halal, digitalisasi yang beretika, dan kebijakan publik yang berpihak pada pemerataan.

Ia juga berpesan khusus kepada kader HMI agar tidak berhenti sebagai konsumen simbol dan terminologi syariah. 

“Kader HMI harus menjadi intelektual-organik yang kritis. Berani mengoreksi penyimpangan, mampu membangun institusi, dan konsisten memperjuangkan kebenaran, keadilan, serta kemanusiaan dalam struktur ekonomi,” pungkasnya.

Intermediate Training merupakan jenjang kaderisasi kedua di HMI yang bertujuan membentuk kader yang memiliki pemahaman ideologis, keilmuan, dan kemampuan manajerial organisasi yang lebih matang.